Connect with us

NASIONAL

Massa Kembali Gelar Aksi Bela Rohingya di Kedubes Myanmar

Published

on

masa protes masalah rohingya

Jumat (8/9) pagi ini, sejumlah aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.

Kepolisian Sektor Metro Menteng telah bersiaga dibantu aparat dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Ada 3 aliansi masyarakat yang telah melayangkan surat pemberitahuan menggelar aksi di depan Kedubes Myanmar dengan perkiraan massa mencapai 700 orang.

Skema pengamanan tetap memprioritaskan keamanan di sekitar kantor Kedubes Myanmar. Namun, jika eskalasi demo meningkat, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Menteng.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Bangka Belitung Optimis Laksanakan Amanah BAIN HAM RI

Published

on

Bangka Belitung, (radarnkri.com) — Dewan Pimpinan Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DPW BAIN HAM RI) Provinsi Bangka Belitung optimis melaksanakan amanah Lembaga untuk penegakan hukum sesuai tupoksi BAIN HAM RI Advokasi Investigasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Untuk mendukung gerakan penegakan hukum DPW BAIN HAM RI Bangka Belitung mengelar rapat pemantapan kepengurusan dan Pembagian SK , Jum’at (12/06/2020) di Warkop Kepo Alun Alun Taman Merdeka Pangkalpinang.

Evan Satriady Ketua BAIN HAM RI Bangka Belitung langsung tancap gas setelah mendapat Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat dengan Nomor SK :024/SK-DPW BANGKA BELITUNG/BAIN HAM RI/VI/2020 Tentang Pengesahan Kepengurusan BAIN HAM RI BANGKA BELITUNG Periode 2020-2023.

Pengurus BAIN HAM RI Bangka Belitung merekrut semua elemen masyarakat yang siap berjuang untuk melaksanakan tugas advokasi masyarakat dan melakukan investigasi beberapa program pemerintah Khususnya Propinsi Bangka Belitung yang terindikasi adanya Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Program Jangka Pendek kita akan melaksanakan pelantikan kepengurusan DPW BAIN HAM RI Bangka Belitung, ” ungkap Kando sapaan akrbanya

Aktivis Berlatar belakang Pewarta yang peduli dengan masyarakat berekonomi rendah di Bangka Belitung juga selaku inisiator Pembentukan Rumah Aspirasi Bagi Para Jurnalis dan LSM maupun Ormas baik Nasional maupun Lokal.

Evan Berjanji akan berkomunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Jurnalis sebagai upaya membangun sinergitas dalam menjalankan amanah lembaga yang lebih profesional

“Pembagian SK hari ini agar Para Pengurus yang ada di SK dapat mengerti Tugas dan penempatan di Departemennya masing masing agar yang bersangkutan bisa mengayomi masyarakat, membantu warga kurang mampu yang berkasus hukum bisa mendapatkan layanan gratis dan dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat yang ada, khususnya Bangka Belitung. ” ucap Evan saat memberikan Stegment dengan awak media

Kando Evan, Sangat Berterima Kasih atas kepercayaan yang di berikan oleh DPP untuk melebarkan sayap BAIN HAM RI Di Bangka Belitung

” Segera akan kita bentuk DPC, PAC sampai ke tingkat Rukun Tetangga(RT) di Seluruh Kabupaten/Kota, semoga keberadaan BAIN HAM RI di Bangka Belitung mendapat respon baik oleh masyarakat, agar BAIN HAM RI bisa mendapatkan posisi untuk berbuat yang lebih baik, “Tegasnya

“Bain HAM RI adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.” Tutup Evan Satriadi.

Reporter : Jfr

Continue Reading

NASIONAL

Sekjen Komnas Anak, Jangan Ada Praktek Jual Beli Kursi

Published

on

RadarNkri.com – Pemberlakuan sistem Zonasi yang masih diberlakukan pada proses penerimaan peserta didik baru, disambut baik oleh Sekjen Komnas Anak, Dhanang SasongkoMenurutnya sustem Zonasi pilihan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan anak bersekolah, dengan pendekatan jauh nya jarak tempat tinggal ke sekolah, ini sangat membantu waktu dan energi anak pergi pulang sekolah, dan membantu orang tua tidak memerlukan biaya transportasi sekolah yang lebih mahal.

Sistem ini juga cukup berkeadilan, anak mempunyai kesempatan yang sama, apapun latar belakang ekonominya, berapapun nilai akademisnya (memenuhi nilai kelulusan), mereka bisa masuk ke sekolah terdekat rumah nya

Tapi Dhanang juga mengingatkan bahwa masih ada kendala untuk menerapkan sistem zonasi ini, yaitu ada beberapa kabupaten kota, yang mungkin tidak ada sekolah di satu kecamatan , atau kepadatan jumlah anak masing masing zonasi yang berbeda beda, ini perlu ada aturan atau kebijakan tambahan tetapi tidak menghilangkan asas keadilan

Dhanang menambahkan dengan adanya sistem Zonasi ini maka pemerintah melalui kementerian pendidikan ataupun dinas pendidikan dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap sekolah, pemerataan Pendidikan, baik dari pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas, kurikulum dan lainnya yang menunjang proses pembelajaran yang berkualitas

“Tidak ada lagi istilah sekolah favorit, sekolah unggulan, karena semua sekolah adalah harus menjadi sekolah unggulan. Dan baiknya tidak ada lagi sebutan sekolah ramah anak, karena berarti ada sekolah yang tidak atau belum ramah anak, pemerintah harus menciptakan semua sekolah harus ramah anak” kata Dhanang

Dhanang berpesan kepada masyarakat untuk terus mengawal dan mengawasi bersama penerimaan peserta didik baru, jangan ada lagi praktek jual beli kursi, atau jatah untuk anggota dewan, pejabat dan lainnya. Sekolah harus melayani semua anak Indonesia tanpa terkecuali

A.ilyas

Continue Reading

NASIONAL

Anggota DPR Papua Barat Tinjau Posko Satgas Covid -19

Published

on

PAPUA BARAT, (RADARNKRI.com) — Abdullah Gazam salah satu dari sekian banyak anggota DPR Papua Barat yang melakukan kunjungan diluar tugas dinas ke beberapa Posko Satgas Covid-19 yang berada di Kabupaten Sorong, Kamis (26/03/2020)

Saat ditemui di sela-sela kunjunganya tersebut Abdullah Gazam yang juga adalah Ketua DPW PKB Papua Barat menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan ini sesungguhnya untuk memastikan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan virus Corona di kabupaten/kota masing-masing.

Yang kami tinjau bukan saja soal kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan saja tapi juga ingin melihat dari dekat pejuang-pejuang tenaga medis kita yang sedang melaksanakan tugas mulia tersebut apakah mereka siap secara lahir batin atau tidak, begitu pun secara fasilitas menunjang atau tidak. Kata Gazam.

Kunjungan tersebut dalam pantauan anggota DPR Papua Barat baru ada posko Satgas Covid-19 yang di bangun di Kabupaten Sorong itu pun hanya berada di beberapa titik sementara di kota Sorong sejauh pengamatan memang belum ada sama sekali.

Saya mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah Kabupaten Sorong yang dengan sigap langsung mendirikan posko Satgas dengan melibatkan peran aktif semua Puskesas yang ada.

Olehnya itu kami berharap kepada pemda di kabupaten kota lainya di Papua Barat untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sorong, karena kehadiran Posko Satgas ini sangat penting guna mempermudah masyarakat kita untuk datang mengontrol kondisi kesehatanya.” Tegas Abdullah Gazam.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat Sorong raya khususnya kota dan Kabupaten Sorong untuk punya kesadaran yang tinggi datang ke Posko Satgas yang ada untuk memeriksakan kesehatanya demi memyelamatkan diri sendiri dan banyak orang tentunya.

Masih di tempat yang sama, oleh petugas setempat mengeluhkan soal minimnya fasilitas yang mereke miliki saat ini diantaranya, kebutuhan aliran listrik, dispenser, masker, kipas angin dan lain-lain guna menunjang semangat kerja mereka dalam melayani masyarakat yang datang.

Sumber : Bakti Pattikon
Editor. : Jufri

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 DKA Research Center. PoweredBy RadarNKRI.com