Connect with us

NASIONAL

Adnan Dedikasi di bidang Pendidikan, Terima Penghargaan dari IGI

Published

on

Radarnkri.com, JAKARTA – Pengakuan atas dedikasi dan perhatian Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, pada pendidikan kembali mendapat apresiasi. Kali ini, datang dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).

Bupati termuda di Indonesia Timur, diberikan penghargaan Anugrah Pendidikan Indonesia dari IGI di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (20/9). Penghargaan diberikan dalam rangkaian Global Educational Supplies & Solutions (GESS) Indonesia dan diserahkan langsung oleh Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim.

Penghargaan ini diberikan ke Adnan sebagai apresiasi atas dedikasinya di bidang pendidikan. Adnan memang menjadikan pendidikan sebagai salah satu program prioritas di daerah pemerintahannya.

Beberapa program pendidikan yang dijalankan di Gowa diantaranya, pendidikan gratis, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB), Imtaq Indonesia dan program pendidikan lainnya.

Adnan menyebut penghargaan ini akan mendorong Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengoptimalam program-program pendidikan di daerahnya.

Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, menuturkan, penghargaan ini sebagai wujud terima kasih IGI terhadap tokoh-tokoh yang punya dedikasi dan perhatian tinggi pada pendidikan.

“IGI juga ingin membangun silaturahmi yang erat dengan siapapun yang punya visi terhadap pendidikan. Harapannya, mereka bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak lagi pada pendidikan,” ungkapnya.

Salah satu hal yang jadi penilaian dasar dalam penghargaan itu, yakni perhatian Adnan selaku bupati dalam pengembangan kompetensi guru.

” Pendidikan di Gowa tidak hanya berfokus pada pengembangan anak didik, pengembangan tenaga didik juga menjadi salah satu prioritas selama ini,” tambahnya.

Selain bupati dan wali kota, IGI juga menyerahkan penghargaan ke kategori politisi, pengusaha, legislator dan tokoh masyarakat.
(Safri Roy Pratama)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

KemenPAN RB Gelar Bimtek SIPP dan SP4N LAPOR

Published

on

 

Radarnkri.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan SIPP dan SP4N-LAPOR!, yang dihadiri Pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di Hotel Swiss Bell Inn Jl. Ujung Pandang Makassar, Kamis (17/10/2019).

Desianto Hariyoso, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Perencanaan dan Pengelolaan SIPP KemenPAN RB mengaku, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti Surat Menteri PAN-RB tentang tindak lanjut pemantauan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik berbasis Platform Nasional yakni Aplikasi SP4N-LAPOR!.

“Pertemuan ini untuk memantau sejauh mana penerapan SIPP dan SP4N-LAPOR! di daerah serta kendala yang dihadapi,”ungkap Desianto.

“Berdasarkan hasil pemantauan per bulan September 2019 sebanyak 16 persen dari total 25 instansi pemerintah di Provinsi Sulsel yang masuk kategori pengelolaan SIPP baik, sementara dalam pengelolaan SP4N- LAPOR! terdapat 2 instansi pemerintah yang belum menetapkan SK pengelolaannya,”terangnya.

“Sementara itu, untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 14 instansi pemerintah yang masuk dalam kategori pengelolaan SIPP yang baik dan sebanyak 7 instansi pemerintah yang belum menetapkan SK pengelolaan SP4N-LAPOR!, serta untuk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 7 instansi pemerintah yang masuk dalam kategori pengelolaan SIPP Baik, dan 2 instansi pemerintah belum menetapkan SK Pengelolaan SP4N-LAPOR!,”jelasnya.

Desianto berharap pemerintah provinsi dapat terus aktif mendorong keaktifan kabupaten dan kota dalam mengelola SIPP dan SP4N-LAPOR! termasuk memahami cara mengelola informasi dan pengaduan pelayanan publik, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas.

“Keaktifan pemerintah kabupaten dan kota diharapkan semakin meningkat, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas,”tegas Desianto.

Sementara itu Muhammad Imanuddin, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SIPP KemenPAN RB mengaku, SIPP dan SP4N-LAPOR! merupakan kewajiban dari setiap penyelenggara publik, dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Kalau dulu pengaduan masyarakat dilakukan secara manual atau tertulis, maka sekarang dilakukan secara elektronik melalui SIPP dan SP4N-LAPOR! ,sehingga lebih cepat dan efisien untuk segera ditindaklanjuti,” jelas Imanuddin.

Imanuddin menyebutkan, sesuai RPJM Pemerintahan Jokowi, bahwa peningkatan pelayanan publik harus terus ditingkatkan, melalui hadirnya laporan dan pengaduan masyarakat sehingga persoalan publik bisa diatasi.

“Selama ini mungkin kita menganggap pelayanan publik kita sudah baik, tapi masyarakat menilai belum maksimal, sehingga melalui pengaduan ini kita bisa melihat keinginan masyarakat,” jelasnya.

“Pemerintah daerah yang mendapatkan pengaduan atau laporan yang banyak belum tentu jelek, sehingga paradigma itu harus dihilangkan, karena masyarakat mengharapkan pelayanan yang terbaik,” tutupnya.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan penghargaan bagi pengelolaan SIPP dengan kategori Baik, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Sinjai, Pangkep, Sulteng, Mamuju, dan Polman.

Sementara, penghargaan Pengelolaan SP4N-LAPOR! Kategori Baik, yaitu Kota Makassar, Kota Pare-pare, Wajo, Gowa dan Bulukumba.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Biro Organisasi Tata Laksana Prov dan Bagian Ortala Kab/Kota se-Sulsel, Diskominfo Sulsel, Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota se-Sulsel, Dinas PTSP Prov dan Kab/Ko se-Sulsel, serta dinas terkait lainnya seperti RSUD Prov dan Kab/Kota se-Sulsel.(**)

Continue Reading

NASIONAL

Aksi Unras Hipermata Suarakan Dugaan Kasus Korupsi Bupati Takalar

Published

on

Radarnkri.com, Makassar — Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar (Hipermata), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Polda Sulsel hari ini, Kamis ( 17/10/2019)

Dimana Sebelumnya lakukan aksi di depan kantor Bupati Takalar, para demonstran terlebih dahulu menggeruduk Kantor Kejaksaan Takalar dengan menyuarakan tuntutan yang sama.

Demonstran bergantian melakukan orasi, dalam orasinya, jenderal lapangan Muhammad Syaidina, menuntut 11 poin dengan Pernyataan Sikap untuk Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pemerintah Kabupaten Takalar

“Kami sebagai pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Komisariat jajaran Hipermata datang dengan membawa tuntutan yakni :

1. Periksa Bupati Takalar terkait dugaan Korupsi Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kab. Takalar senilai Rp. 450.000.000 TA. 2018., 2. Periksa Bupati Takalar yang telah menggunakan Jabatan, Kekuasaan dan wewenang dengan mengeluarkan kebijakan dengan Perbup Nomor 40 Tahun 2018 Tentang penggunaan anggaran dana desa yang bertentangan dengan Permendes No.19 lahun 2017, tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2018, yang besar kemungkinan dapat merugikan keuangan Negara senlial 6,3 Miiyar Rupiah,
3. Periksa Bupati Takalar terkait perjalanan pribadi dan kolega ke Keluar Negeri (Korea dan Thailand) diduga menggunakan anggaran Pemkab. Takalar, ratusan juta rupiah tanpa adanya ijin dari Mendagri RI,
4. Periksa Bupati Takalar terkait Anggaran TPP ASN yang belum terbayarkan sampai saat ini dengan Nilai kurang lebih dari 36 Milyar rupiah. Besar dugaan Anggaran tersebut telah digunakan untuk peruntukkan yang lain,
5. Usut tuntas lndikasi korupsi anggaran Rumah tangga Rumah Jabatan Bupati takalar senilai 1,6 Milyar Rupiah serta anggaran makan minum rujab Bupati Takalar yang nilainya Kurang lebih 50 juta/bulan. Seperti belanja modal pengadaan peralatan dapur Rp. 187.157.100, Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Rp. 621.614.764,
6. Usut tuntas Bantuan dana Hibah Lembaga organisasi Pemkab. Takalar Kepada organisasi PKK Kab. Takalar yang diduga sampal saat lnl belum ada laporan pertanggung jawabannya kepada pemeritah daerah,
7. Periksa Bupati Takalar terkait Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 315 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018, penggunaan dana BOS tidak sesuai peruntukannya yakni dipakai untuk belanja pegawai lebih dari 11 Milyar Rupiah,
8. Periksa Bupati Takalar terkait surat lnstruksi Bupati Takalar Nomor 900/2346.3/Keu tanggal 22 Juni 2018 kepada Sekretaris Daerah, Kepata BPKD dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan agar segera melakukan lnventarisasi Piutang untuk selanjutnya diterbitkan atas Piutang yang tidak layak, tidak jelas, macet dengan tetap mengacu pada ketentuan penghapusan piutang Pemkab. Takalar diduga dapat merugikan Negara sampai milyaran Rupiah,
9. Periksa Bupati Takalar terkait MOU Pemkab. Takalar dengan pihak PT. KBN Persero terkait pembangunan kawasan industri, Pembebasan Lahan, Penyediaan Lahan, Pengeluaran Izin, dll.Di Kecamatan Mangarabombang,
10. Periksa Bupati Takalar terkait penganggaran dan anggaran pembebasan lahan Internasional Kabupaten Takalar senilai Rp.4.642.747.000.00 TA. 2018 lokasi Desa Aeng Batu-Batu Kec. Galesong Utara yang kuat dugaan permainan harga tanah hal tersebut ditaksir merugikan Negara dan
11. Usut tuntas indikasi kasus korupsi terkait pengadaan Mobil dinas Bupati Takalar TA. 2019” ujarnya.

Continue Reading

NASIONAL

Pemprov Sul-Sel Mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi

Published

on

Radarnkri.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) sedang mengikuti tahapan pemeringkatan keterbukaan informasi secara nasional. Diharapkan tahun ini  Pemprov Sulsel bisa menjadi salah satu provinsi terbaik yang memiliki kinerja yang progresif dalam keterbukaan informasi.

Proses monev penilaian tahap pertama sudah dipenuhi yaitu terdapat 63 indikator kinerja lengkap dengan dokumen pendukungnya semuanya sudah kita masukkan datanya

Saat ini, rangkaian tahapan sudah sampai pada presentase program. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama ex-officio dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo- SP, Andi Hasdullah memaparkan berbagai inovasi dan kolaborasi dalam aksi nyata Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta.

Andi Hasdullah didampingi Sekretaris PPID Utama yang juga Kepala Bidang Informatika, Badaruddin. Pemaparan itu dilakukan di depan tim penilai, diantaranya Hendra J Kede, Danardo Sirajuddin, dan Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Badiul Hadi.

Dalam pemaparannya, Hasdullah menjelaskan sejauh mana capaian kinerja keterbukaan informasi baik itu di level provinsi, kabupaten/kota bahkan tingkat desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang makin baik makin terbuka, bersih dan melayani-

Dia juga menjelaskan Inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan, baik dari aspek penguatan regulasi maupun optimalisasi layanan informasi secara digital smart phone  dan layanan sekertariat PLID yang membuka akses yang luas kepada publik-

“Kami di Sulsel sudah buat berbagai regulasi yang progresif untuk menjadi payung hukum dalam membumikan keterbukaan informasi di Sulsel. Regulasi yang dibuat sampai menembus keterbukaan informasi di desa-desa,” jelas Andi Hasdullah.

Pemprov Sulsel sudah membuat juga SK Sekprov terkait daftar informasi yang dikecualikan sehingga PPID maupun masyarakat tidak perlu lagi bingung saat meminta informasi karena  sudah ada daftar informasi yang dikecualikan.
“Jadi sudah ada daftarnya apa saja informasi yang dikecualikan. Di luar dari daftar itu, semua adalah terbuka dan wajib diberikan selama pemohon memenuhi syarat,” ungkap Hasdullah.

Lanjut hasdullah mengatakan bahwa intensitas Sosialisasi keterbukaan informasi yang masif  ke berbagai komunitas  termasuk  melakukan bimtek lintas kabupaten/kota dan badan publik lainnya sampai interaksi ke ruang publik seperti car free day. Berikutnya kita tunggu lagi tahap penilaian visitasi didaerah

Pada kesempatan itu, salah seorang tim penilai, Hendra J Kede, memberi catatan untuk seluruh PPID di daerah terkait pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

“Dalam memberi informasi mengikuti  prosedurnya. Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat, dalam meminta informasi tetapi tidak boleh bertindak sebagai penyidik. Misalnya,  sampai meminta kuitansi-kuitansi pembayaran. Itu bukan ranahnya, melainkan tugas BPK, Inspektorat, dan pemeriksa lainnya,” tandas Hendra.

Laporan : Rudi. S
Editor     : JFR

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 DKA Research Center. PoweredBy RadarNKRI.com