Connect with us

HUKUM & KRIMINAL

Polantas Polres Gowa Arogan, Ini Kata Direktur Eksekutif LSM CIP

Published

on

Radarnkri.com, GOWA – Seorang polantas dari polres Gowa Sulawesi Selatan melakukan penindakan dilapangan dengan sangat kasar terhadap pengendara bermotor. Tindakan tidak terpuji dan simpati ini dialami Zulfiadi Muis, Senin (7/10/2019) kemarin pagi.

” Saya berharap tak ada lagi kejadian seperti ini yang dialami masyarakat, Seperti nyari-nyari kesalahan masyarakat.

Zulfiadi meceritakan kronologi kejadiannya, kemarin pagi dijalan mesjid raya saat mengantar anak untuk ujian hafidz dengan mengendarai motor Honda beat nomor plat DD 4964 UI. Baru saja keluar dari jalan setapak, kebetulan berpapasan dengan oknum polantas tersebut, lalu kemudian saya dihentikan, alasannya karena tidak memiliki satu kaca spion.

Dirinya mengakui kalau melakukan pelanggaran namun telah memohon kebijakan agar diijinkan balik kerumah untuk memasang kaca spion satunya lagi, namun oknum polantas tersebut tidak memberi toleransi. Malah bersikukuh untuk melakukan tilang,”pungkasnya

Lanjut jelasnya, seharusnya oknum polantas ini tidak bisa semena-mena seperti hukum tertulis saja. Polisi juga harus melihat kondisi sosiologis. Sehingga masyarakat bisa menerima dengan jelas, ini harus di miliki. Kalau polisi dilatih hanya mengikuti hukum, ini bisa berbeda pendapat dengan masyarakat.

Tidak usah berteriak keras kalau mau menindaki, apalagi didepan anak saya yang masih berumur 9 tahun. “Saya sudah memohon untuk mengantar dulu anak pergi ujian hafidz karena khawatir terlambat, namun tidak diijinkan juga,”tutur Daeng Ramma (nama akrabnya)

Lanjut tambahnya, paling tidak dapat diterima perkataannya yang mengatakan “Buku Tilang Ini Harus Dihabiskan, Perintah Kapolres” jadi dugaannya oknum ini mobile untuk mencari kesalahan masyarakat karena ada target. Kemungkinan polisi tersebut lemah dalam hukum lalu lintas. Sehingga perlu dilakukan penyegaran terhadap petugas yang turun langsung di lapangan. Tujuannya untuk memberikan penyegaran wawasan yang sudah pernah dipelajari.

“Polisi bukan hukum yang mati dalam buku. Karena tulisan itu diterapkan di lapangan. Ini hukum sosiologis bukan normatif. Dan ini harus dibarengi dengan interaksi. Kalau ini gak dilatih diterapkan di lapangan bisa salah pengertian,”tutup Direktur Eksekutif LSM CIP ini. (JFR)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM & KRIMINAL

Ini Pesan Kapolres Gowa Dalam Mencegah Paham Radikalisme

Published

on

Radarnkri.com | Gowa – Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga, SIK., MSi memimpin apel pagi di halaman Kantor Polres Gowa pada Rabu, 16 Oktober 2019.

Sejumlah hal disampaikan dalam arahannya, diantaranya tentang bagaimana cara mengantisipasi atau mencegah terhadap kehadiran paham radikal dilingkungan keluarga, terutama keluarga besar Polres Gowa.

“Ini tentunya, kami mohon juga antisipasi dilakukan oleh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda buat bekerjasama dalam pencegahan tersebut. Saya minta juga buat saling menginformasikan kepada keluarga apabila ada dugaan benih-benih itu muncul dan harus dilakukan pencegahan dini,” ucap Shinto.

“Penting untuk menjaga keluarga besar Polres Gowa, memahami tentang doktrin dalam kehidupan sehari-hari bagi anggota Polri dan keluarga besarnya,” tambahnya.

Dalam hal ini, Kapolres juga menegaskan bahwa keluarga besar Polres Gowa tidak ada terkontaminasi paham radikalisme dan jika ada anggota Polres Gowa terpapar Radikalis akan di berhentikan dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Maka saya harus meyakinkan, bahwa keluarga besar Polres Gowa tidak ada yang terkontaminasi paham radikalisme, teraktualisasi dalam perilaku dan perkataan apalagi sampai menyampaikan ujaran kebencian dimedia sosial, konsekuensinya adalah saya akan mengantarkan Anda pada proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian,” tegas Kapolres Gowa.

Dalam menyikapi ini, Polres Gowa akan membentuk pasukan siber (cyber troop) guna mencegah penyebaran paham radikal dan HOAX terkait isu SARA di media sosial.

HUMAS POLRES GOWA

(A.ilyas)

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Sabu 1 Kg Seharga Rp. 1,5 Milyar Diduga Kuat Milik Lakorreng Terancam Seumur Hidup

Published

on

 

Radarnkri.com, MAKASSAR, — Kasus pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1 Kilogram yang berhasil diungkap oleh Resmob Satresnarkoba Polres Sidrap pada Senin 7 Oktober 2019 kemarin, akhirnya resmi di rilis di Polda Sulsel, Jumat (11/10/2019).

Pengungkap sabu seharga Rp 1,5 Miliar itu, diduga kuat milik seorang pria bernama Hamzah Yusuf alias La Korreng yang diduga menjadi pengedar sabu seberat 1 Kg di wilayah Kabupaten Sidrap.

Zat jenis Ampetamin itu ditemukan dalam rumah pria bernama Ibrahim yang kini buron bersama istrinya.

“Paket sabu diamankan di dalam rumah tersangka Ibrahim yang kini berstatus DPO, yang masih dalam bungkusan teh dari Cina, barang bukti Sabu ini masih murni dan belum dioplos,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani di Mapolda Sulsel, Jumat (11/10/2019).

Penangkapan itu dilakukan di Sidrap pada Senin (7/10/2019) sore sekitar pukul 17.50 Wita. Dicky menyebut sabu senilai Rp 1,5 miliar itu berasal dari jaringan Malaysia diselundupkan lewat Kalimantan Utara.

Sabu itu kemudian dibawa dengan kapal menuju Sulsel. Dicky mengatakan polisi sedang mengejar pelaku lainnya. Karena diduga kuat sabu tersebut masih banyak berteman yang belum ditemukan polisi.

“Diduga kuat masih ada jaringan lain yang lebih besar jumlah sabunya dari yang berhasil ditangkap, kita akan kembangkan dan mengejar pelaku-pelaku lainnya. Yang jelas identitasnya sudah kami ketahui,” tutur Dicky.

Dalam press release tersebut, turut mendampingi Kombes Dicky yakni Kapolres Sidrap AKBP Budi Wahyono dan Kasat Narkoba AKP Andi Sofyan.

Akibat perbuatannya itu, polisi menjerat La Korreng dengan 127 Junto Pasal 112 juncto Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Selain itu, Hamzah juga diketahui positif menggunakan sabu setelah dilakukan tes urine.

Laporan : Herman Taruna
Editor : Jufri

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Ini Daftar Proyek Akan Bermasalah di Gowa

Published

on

Radarnkri.com, GOWA – Koordinator Investigasi dan Dokumentasi GoWa-MO, Topan Daeng Siama mengeluarkan rilisan hasil investigasi beberapa proyek pembangunan anggaran milyaran di Kabupaten Gowa, Jumat Siang (11/10/2019) di Warkop Riolo Jalan Mesjid Raya, Sungguminasa Gowa.

 

Diantaranya Preservasi Jalan Makassar-Gowa- Takalar APBN tahun anggaran 2019 nilai anggaran 16 milyar, Pekerjaan Gedung dan Bangunan Polbangtan, nilai anggaran 5 milyar, Pekerjaan Pembangunan atau Penataan Pedestrian Dalam Kota Sungguminasa, nilai anggaran 24,6 milyar, Paket 8 Pembangunan Jembatan Alternatif, nilai anggaran 1,49 milyar dan Proyek Rehab Istana Tamalate, nilai anggaran 6,23 milyar

 

Namun dirinya tidak membeberkan secara rinci temuan hasil investigasi tersebut. Menurutnya pemantauan dan pengawasan secara berkala untuk kepentingan pembayaran Termjn atau Monthly Certificate (MC). Pengguna anggaran bisa bermasalah apabila membayarkan barang/pekerjaan yang tidak sesuai.

 

Topan mengatakan, Temuan ini sudah saya sampaikan langsung dilapangan termasuk saran dan masukan untuk dibenahi terkait kesalahan pekerjaan konstruksinya. Sebenarnya untuk mencegah masalah sejak dini prestasi pekerjaan maka pihak direksi pekerjaan, konsultan supervisi, dan kontraktor pelaksana melakukan koordinasi bersama. Apa salahnya melibatkan pengawasan pihak luar seperti LSM dan Media agar dapat meminimalisir masalah dilapangan.

 

Seharusnya pihak PPK dan konsultan supervisi memperlihatkan kurva S agar kami sebagai sosial kontrol dapat mensinkronkan progress pekerjaan hasil investigasi karena dengan melihat deviasinya, dapat diketahui suatu pekerjaan terlambat atau mendahului dari target. Target yang saya maksud adalah jadwal sesuai dengan kurva Rencana Prestasi Pekerjaan, semua ini untuk menghindari temuan,”jelasnya

 

” Komunikasi antar Pihak di lapangan sangat diperlukan untuk menjaga koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar pihak. Hal ini semata-mata untuk mengendalikan suatu pekerjaan agar tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat anggaran. Kompleksitas komunikasi disesuaikan dengan tingkat besaran pekerjaan (kualifikasi pekerjaan). Namun ada dua alat yang biasa diperlukan dalam komunikasi, yaitu: Direksi Kits dan Alat Komunikasi (Radio HT, HP, LAN, dan Online).

 

” Direksi Kits merupakan bukti otentik yang berupa catatan-catatan para pihak terhadap penyelesaian (proses) pekerjaan. Variasi direksi kits, disesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan. Catatan-catatan yang dituangkan dalam buku direksi misalnya digunakan sebagai catatan resmi yang harus ditindaklanjuti oleh para pihak,”pungkas Topan

 

Pihak kuasa dan pengguna anggaran untuk proyek proyek ini harus berhati hati untuk buat pengakuan pasca pembenahan. Apakah pekerjaan proyek tersebut sudah sesuai dengan kuantitas dan kualitas ? Jadi semua laporan-laporan harian, mingguan, bulanan, dan dokumen-dokumen, perlu disetujui oleh para pihak sesuai tingkatan jabatan di pekerjaan, yang dituangkan dalam tanda tangan dan stempel instansi. Hal ini akan dipakai untuk proses penagihan oleh kontraktor, kami sudah memberikan banyak masukan terkait temuan dilapangan namun tidak semua dibenahi dan dilakukan perbaikan,”ujar Topan

 

Dirinya menegaskan, ini peringatan buat pengguna anggaran agar teliti menerima penagihan 50% atau MC 50 untuk proyek tersebut diatas. Prestasi pekerjaan di lapangan harus sudah mencapai minimal 60% berdasarkan laporan harian, mingguan, bulanan, dan Kurva S harus menunjukkan lebih besar dari 50% (minimal 60%). Namun hasil investigasi kami dilapangan, kontraktor sangat sulit mengajukan penagihan karena bagaimana mungkin progress mencapai 60% sementara saran dan masukan dari temuan kami tidak dilakukan perbaikan,”bebernya (**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 DKA Research Center. PoweredBy RadarNKRI.com