Connect with us

HUKUM & KRIMINAL

Syahbandar Bapak Pelaut, 9 Crew/ABK di Anak Tirikan. Perusahaan Main PHK, Ada Apa..???

Published

on

Laporan : Rudi Suharto

Editor     :  Jufri

 

 

Radarnkri.com, MAKASSAR — Kapal TB. Dian Yuspa I yang beroperasi di Makassar New port milik PT. Adhiguna Keruktama/Agen PT. Pallawarukka berbuntut panjang

Pasalnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Sulawesi Selatan Sukardi Sulkarnain menyambangi kantor Ombudsman Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan, Jl.Sultan Alauddin, Ruko Alauddin Plaza, Blok BA No.9 Makassar, Senin (7/10/2019) sore.

Kedatangan Ketua DPD PPI Sulsel ini untuk mengajukan laporan terkait tidak adanya penyijilan ABK Kapal TB. Dian Yuspa I milik PT.Adhiguna Keruktama/Agen Pallawarukka

Dalam hal tersebut, pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan telah menerima dengan baik laporan dari PPI Sulsel.

Sukardi Sulkarnain selaku ketua Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (SP_PPI) Sulsel menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah melakukan kesalahan terkait pengawakan dengan tidak mengajukan penyijilan ke pihak Syahbandar.

Polemik terkait PHK Sepihak Sebanyak sembilan (9) orang ABK termasuk Nakhoda tanpa sijil  seluruh crew atau ABK tidak masuk dalam sijil sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 undang-undang no.17 tahun 2008 tentang pelayaran (setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apapun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar).

Nakhoda kapal TB.Dian Yuspa I Tri Sutrisno (31 thn) menyampaikan izin ke pihak perusahaan pada 11 september 2019 untuk memperjelas tentang legalitasnya sebagai crew dengan inisiatif turun langsung mempertanyakan ke pihak perusahaan.

Selanjutnya, keesokan harinya Sutrisno berserta crew yang lain mendatangi KSOP Makassar dan menemuai Heriyanto Bayupah selaku kepala kasi kepelautan dan mempertanyakan tetapi respon yang kami dapat malah kami selaku pelaut yang di salahkan dalam hal ini.” ucap Sutrisno saat di konfirmasi via whatsapp

Menurutnya, kata dia. Syahbandar adalah Bapak Pelaut, Kenapa kami di Anak Tirikan. Perusahaan Main PHK Crew /ABK padahal kesalahan terjadi akibat kelalaian dari pihak agen pelayaran PT. Pallawarukka yang berada di Makassar yang tidak mengajukan dokumen tersebut ke pihak syahbandar, Sebagai pihak yang berwenang harusnya memberikan teguran atau sanksi administrasi ke pihak perusahaan bukan Crew/ABK yang di PHK sepihak oleh pihak perusahaan. ” tegas mantan Nakhoda Tb. Dian Yuspa 1

Kepala Kasi Kepelautan Heriyanto Bayupah mengatakan bahwa saat ini data belum lengkap, beri kami waktu bekerja guna melengkapi data dan apabila sudah lengkap yakinlah kami akan lakukan pemanggilan ke pihak perusahaan tersebut.” Selasa (08/10/2019) di kantor Syahbandar. Pukul 10.30 WITA.

Selanjutnya apabila dalam penyilidikan terbukti melakukan pelanggaran, akan kami berikan sanksi, ” katanya.

Sebaiknya kita tidak usah panjang lebar intinya kami meminta pihak yang merasa di rugikan beri kami waktu bekerja untuk melengkapi perihal data kami, dan kita kembali adakan pertemuan antara pihak owner dan pihak pihak yang merasa di rugikan.” tutup Heriyanto. (RS/JFR)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM & KRIMINAL

Ini Pesan Kapolres Gowa Dalam Mencegah Paham Radikalisme

Published

on

Radarnkri.com | Gowa – Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga, SIK., MSi memimpin apel pagi di halaman Kantor Polres Gowa pada Rabu, 16 Oktober 2019.

Sejumlah hal disampaikan dalam arahannya, diantaranya tentang bagaimana cara mengantisipasi atau mencegah terhadap kehadiran paham radikal dilingkungan keluarga, terutama keluarga besar Polres Gowa.

“Ini tentunya, kami mohon juga antisipasi dilakukan oleh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda buat bekerjasama dalam pencegahan tersebut. Saya minta juga buat saling menginformasikan kepada keluarga apabila ada dugaan benih-benih itu muncul dan harus dilakukan pencegahan dini,” ucap Shinto.

“Penting untuk menjaga keluarga besar Polres Gowa, memahami tentang doktrin dalam kehidupan sehari-hari bagi anggota Polri dan keluarga besarnya,” tambahnya.

Dalam hal ini, Kapolres juga menegaskan bahwa keluarga besar Polres Gowa tidak ada terkontaminasi paham radikalisme dan jika ada anggota Polres Gowa terpapar Radikalis akan di berhentikan dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Maka saya harus meyakinkan, bahwa keluarga besar Polres Gowa tidak ada yang terkontaminasi paham radikalisme, teraktualisasi dalam perilaku dan perkataan apalagi sampai menyampaikan ujaran kebencian dimedia sosial, konsekuensinya adalah saya akan mengantarkan Anda pada proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian,” tegas Kapolres Gowa.

Dalam menyikapi ini, Polres Gowa akan membentuk pasukan siber (cyber troop) guna mencegah penyebaran paham radikal dan HOAX terkait isu SARA di media sosial.

HUMAS POLRES GOWA

(A.ilyas)

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Sabu 1 Kg Seharga Rp. 1,5 Milyar Diduga Kuat Milik Lakorreng Terancam Seumur Hidup

Published

on

 

Radarnkri.com, MAKASSAR, — Kasus pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1 Kilogram yang berhasil diungkap oleh Resmob Satresnarkoba Polres Sidrap pada Senin 7 Oktober 2019 kemarin, akhirnya resmi di rilis di Polda Sulsel, Jumat (11/10/2019).

Pengungkap sabu seharga Rp 1,5 Miliar itu, diduga kuat milik seorang pria bernama Hamzah Yusuf alias La Korreng yang diduga menjadi pengedar sabu seberat 1 Kg di wilayah Kabupaten Sidrap.

Zat jenis Ampetamin itu ditemukan dalam rumah pria bernama Ibrahim yang kini buron bersama istrinya.

“Paket sabu diamankan di dalam rumah tersangka Ibrahim yang kini berstatus DPO, yang masih dalam bungkusan teh dari Cina, barang bukti Sabu ini masih murni dan belum dioplos,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani di Mapolda Sulsel, Jumat (11/10/2019).

Penangkapan itu dilakukan di Sidrap pada Senin (7/10/2019) sore sekitar pukul 17.50 Wita. Dicky menyebut sabu senilai Rp 1,5 miliar itu berasal dari jaringan Malaysia diselundupkan lewat Kalimantan Utara.

Sabu itu kemudian dibawa dengan kapal menuju Sulsel. Dicky mengatakan polisi sedang mengejar pelaku lainnya. Karena diduga kuat sabu tersebut masih banyak berteman yang belum ditemukan polisi.

“Diduga kuat masih ada jaringan lain yang lebih besar jumlah sabunya dari yang berhasil ditangkap, kita akan kembangkan dan mengejar pelaku-pelaku lainnya. Yang jelas identitasnya sudah kami ketahui,” tutur Dicky.

Dalam press release tersebut, turut mendampingi Kombes Dicky yakni Kapolres Sidrap AKBP Budi Wahyono dan Kasat Narkoba AKP Andi Sofyan.

Akibat perbuatannya itu, polisi menjerat La Korreng dengan 127 Junto Pasal 112 juncto Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Selain itu, Hamzah juga diketahui positif menggunakan sabu setelah dilakukan tes urine.

Laporan : Herman Taruna
Editor : Jufri

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Ini Daftar Proyek Akan Bermasalah di Gowa

Published

on

Radarnkri.com, GOWA – Koordinator Investigasi dan Dokumentasi GoWa-MO, Topan Daeng Siama mengeluarkan rilisan hasil investigasi beberapa proyek pembangunan anggaran milyaran di Kabupaten Gowa, Jumat Siang (11/10/2019) di Warkop Riolo Jalan Mesjid Raya, Sungguminasa Gowa.

 

Diantaranya Preservasi Jalan Makassar-Gowa- Takalar APBN tahun anggaran 2019 nilai anggaran 16 milyar, Pekerjaan Gedung dan Bangunan Polbangtan, nilai anggaran 5 milyar, Pekerjaan Pembangunan atau Penataan Pedestrian Dalam Kota Sungguminasa, nilai anggaran 24,6 milyar, Paket 8 Pembangunan Jembatan Alternatif, nilai anggaran 1,49 milyar dan Proyek Rehab Istana Tamalate, nilai anggaran 6,23 milyar

 

Namun dirinya tidak membeberkan secara rinci temuan hasil investigasi tersebut. Menurutnya pemantauan dan pengawasan secara berkala untuk kepentingan pembayaran Termjn atau Monthly Certificate (MC). Pengguna anggaran bisa bermasalah apabila membayarkan barang/pekerjaan yang tidak sesuai.

 

Topan mengatakan, Temuan ini sudah saya sampaikan langsung dilapangan termasuk saran dan masukan untuk dibenahi terkait kesalahan pekerjaan konstruksinya. Sebenarnya untuk mencegah masalah sejak dini prestasi pekerjaan maka pihak direksi pekerjaan, konsultan supervisi, dan kontraktor pelaksana melakukan koordinasi bersama. Apa salahnya melibatkan pengawasan pihak luar seperti LSM dan Media agar dapat meminimalisir masalah dilapangan.

 

Seharusnya pihak PPK dan konsultan supervisi memperlihatkan kurva S agar kami sebagai sosial kontrol dapat mensinkronkan progress pekerjaan hasil investigasi karena dengan melihat deviasinya, dapat diketahui suatu pekerjaan terlambat atau mendahului dari target. Target yang saya maksud adalah jadwal sesuai dengan kurva Rencana Prestasi Pekerjaan, semua ini untuk menghindari temuan,”jelasnya

 

” Komunikasi antar Pihak di lapangan sangat diperlukan untuk menjaga koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar pihak. Hal ini semata-mata untuk mengendalikan suatu pekerjaan agar tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat anggaran. Kompleksitas komunikasi disesuaikan dengan tingkat besaran pekerjaan (kualifikasi pekerjaan). Namun ada dua alat yang biasa diperlukan dalam komunikasi, yaitu: Direksi Kits dan Alat Komunikasi (Radio HT, HP, LAN, dan Online).

 

” Direksi Kits merupakan bukti otentik yang berupa catatan-catatan para pihak terhadap penyelesaian (proses) pekerjaan. Variasi direksi kits, disesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan. Catatan-catatan yang dituangkan dalam buku direksi misalnya digunakan sebagai catatan resmi yang harus ditindaklanjuti oleh para pihak,”pungkas Topan

 

Pihak kuasa dan pengguna anggaran untuk proyek proyek ini harus berhati hati untuk buat pengakuan pasca pembenahan. Apakah pekerjaan proyek tersebut sudah sesuai dengan kuantitas dan kualitas ? Jadi semua laporan-laporan harian, mingguan, bulanan, dan dokumen-dokumen, perlu disetujui oleh para pihak sesuai tingkatan jabatan di pekerjaan, yang dituangkan dalam tanda tangan dan stempel instansi. Hal ini akan dipakai untuk proses penagihan oleh kontraktor, kami sudah memberikan banyak masukan terkait temuan dilapangan namun tidak semua dibenahi dan dilakukan perbaikan,”ujar Topan

 

Dirinya menegaskan, ini peringatan buat pengguna anggaran agar teliti menerima penagihan 50% atau MC 50 untuk proyek tersebut diatas. Prestasi pekerjaan di lapangan harus sudah mencapai minimal 60% berdasarkan laporan harian, mingguan, bulanan, dan Kurva S harus menunjukkan lebih besar dari 50% (minimal 60%). Namun hasil investigasi kami dilapangan, kontraktor sangat sulit mengajukan penagihan karena bagaimana mungkin progress mencapai 60% sementara saran dan masukan dari temuan kami tidak dilakukan perbaikan,”bebernya (**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 DKA Research Center. PoweredBy RadarNKRI.com