Connect with us

HUKUM & KRIMINAL

DPD PPI Sulsel Gelar Aksi Damai di Syahbandar Makassar

Published

on

Radarnkri.com, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia (DPD PPI) Sulawesi Selatan gruduk kantor kesyahbandaran utama Makassar siang tadi, Jum’at (25/10/2019) Jl. Nusantara, Makassar.

PPI Sulsel turun aksi didepan pintu dua Pelabuhan Makassar, dikarenakan pihak Syahbandar Makassar dalam hal ini terbilang pelit dalam menyelesaikan masalah 9 crew kapal TB.DIAN YUSPA 1 yang dipecat sepihak.

Ketua DPD PPI Sulsel, Sukardi Sulkarnain juga menuntut Syahbandar Makassar untuk meminta pihak perusahaan agar membayarkan pesangon ke 9 crew tersebut dan memberi sanksi pihak perusahaan yang sudah melanggar aturan perundang-undangan yang tidak melakukan penyijilan dan tidak disahkannya perjanjian kerja laut ke 9 crew tersebut.

Lanjut, Sukardi Ketua PPI Sulsel juga meminta pertanggungjawaban pihak Syahbandar Makassar sebagai instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri perhubungan sebagai pengawas keselamatan dibidang kepelautan.

Yang sudah jelas didalam PM No 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran utama pasal 16 ayat (1) Seksi kepelautan mempunyai tugas melakukan penyijilan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal.

Dalam aksi tersebut pihak Syahbandar Makassar menerima perwakilan dari PPI, didalam pertemuan itu terjadi kesepakatan bahwa akan di adakan pertemuan kembali bersama pihak Syahbandar, perusahaan dan Serikat PPI untuk mencari solusi dan jalan keluar permasalahan ini.

Capt. Muh. Syaiful kabid keselamatan berlayar Syahbandar Makassar mengatakan bahwa pihaknya
berkomitmen untuk menghadirkan kembali pihak-pihak yang terkait dan selanjutnya akan dilakukan persuratan pemanggilan.

Olehnya itu, Capt Syaiful berharap agar pertemuan ketiga ini sudah selesai dan tidak ada masalah lagi.

Selanjutnya, Sukardi Sulkarnain mengatakan akan menunggu waktu pertemuan mediasi itu agar diberikan jadwal secepatnya ” Tutup Sukardi”

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM & KRIMINAL

Ngeri, Pengerjaan Jambang Keluarga di Kelurahan Pattallassang Diduga di-Mark Up

Published

on

Takalar, (RadarNkri.com) – Masyarakat kelurahan pattallassang, Kecamatan Pattallassang mempertanyakan dan mengecam keras pembuatan jambang keluarga yang di kerjakan oleh pihak kelurahan, sesuai hitungan kalkulasi anggaran, yakni dana tukang dan material yang digunakan, pembangunan tersebut terindikasi mark-up, dengan dugaan harga yang tidak sesuai dengan kondisi fisik dilapangan.

Dikabarkan, pembuatan jambang keluarga yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pusat, itu menelan anggaran fantastis sebesar Rp 21.500.000 dan dikerjakan secara swakelola. Namun, sejumlah warga setempat berpandangan bahwa nilai yang di anggarkan tersebut sangat tidak sebanding dengan realisasi yang ada di lapangan.

Jambang yang sudah jadi habiskan anggaran Rp. 21.500.000

Masyarakat berharap, agar instansi terkait agar kiranya dapat melakukan audit terhadap pekerjaan dan pengelolaan anggaran di kelurahan pattallassang.

“Kalau perlu audit dilakukan untuk pengerjaan atau kegiatan lainnya yang dananya dikelolah oleh pihak kelurahan pattallassang, karna kami menilai dan menduga anggaran yang dipakai pada pekerjaan jambang itu tidak masuk akal dengan nilai sangat besar”, ucap wahyu selaku pemuda je’nemattallasa’.

“Kami hanya ingin pengelolaan anggaran kelurahan itu transparan sesuai kebutuhan Masyarakat kelurahan pattallassang, dengan mengacu kepada Undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Sehingga dengan adanya, DAU pembangunan berjalan baik untuk kemajuan kelurahan”, Tambahnya.

Sementara ini, lurah Pattallassang saat ingin di konfirmasi tidak ada dikantor

Sumber : Wahyu
Editor : JFR

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Jelang Natal, Kapolres Gowa Turun Langsung Razia Miras

Published

on

RadarNkri.com | Gowa – Kapolres Gowa Akbp Boy F.S Samola, SIK., MH turun langsung melakukan razia minuman keras di dua lokasi yang berbeda di Kecamatan Somba Opu dan Bajeng, Sabtu (14/12) sekitar Pukul 14.25 Wita.

Dalm razia yang digelar tersebut, Kapolres Gowa juga didampingi oleh Kasat Narkoba Polres Gowa Akp Maulud beserta jajarannya dan perosnil Patmor Sabhara.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu Toko yang berada di Jalan Poros Malino Kecamatan Somba Opu ditemukan kurang lebih 19 Dos Minuman Keras Golongan B atau C berbagai merk yang tidak memiliki izin dan hanya memiliki izin Golongan A.

“Kegiatan ini rutin digelar oleh Polres Gowa, apalagi ini menjelang pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru dan kita menekankan peredaran Narkoba dan minuman Keras yang masuk dalam golongan B atau C,” kata Kapolres Gowa Akbp Boy F.S Samola saat ditemui disela-sela Razia dilakukan.

Kapolres Juga mengungkapkan, bahwa peredaran maupun minuman keras yang masuk dalam golongan B atau C ini sangat membahayakan buat anak-anak maupun remaja.

“Narkoba maupun Minuman Keras itu bisa berdampak bagi mereka para remaja maupun pemuda yang akhirnya bisa mempengaruhi iman mereka untuk melakukan tindak kejahatan jalanan bahkan pembunuhan,” ungkapnya.

Kemudian, Kapolres beserta jajarannya melanjutkan perjalanan ke jalan Poros Kecamatan Bajeng dan melakukan pemeriksaan terhadap toko yang diduga menjual minuman keras, namun saat dilakukan pemeriksaan toko tersebut memiliki izin dan tidak ditemukan golongan B dan C.

HUMAS POLRES GOWA

Redaksi : A.ilyas

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Oknum Polisi Arogansi, Ketua Wilter Sulsel Desak Kapolda Berikan Sanksi

Published

on

Makassar, ( RadarNkri.com) — Ketua Wilter Sulawesi selatan LSM GMBI Drs. Sadikin S ambil sikap tegas atas insiden yang terjadi terhadap ketua Distrik Makassar yang menerima perilaku arogansi anggota Polrestabes Makassar.

Drs. Sadikin S mendesak Kapolda Sul-sel, memberikan tindakan tegas atau sanksi terhadap oknum polisi yang melakukan hal persekusi saat aksi damai kemarin didepan kantor Polrestabes Makassar, Jum’at 13 Desember 2019

Ir. Walinono Haddade

Desakan itu disampaikan ketua Wilter Sulawesi Selatan Drs. Sadikin S dihadapan awak media, Sabtu 14 Desember 2019 di Sekertariat Perumahan bukit antang sejahtera Blok B Makassar.

Mendesak kepada Kapolda Sul-sel untuk menindak tegas beberapa oknum petugas yang dengan sengaja melanggar kemerdekaan Lembaga dengan cara bersikap Arogansi, mendorong dan menarik rambut Ir. Walinono Haddade hingga bajunya robek. ” tegas Ketua Wilter Drs. Sadikin.

Aktivis Lsm Gmbi Wilter Sulawesi Selatan 

Dalam UU No. 16 tahun 2017 melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas

Kami meminta kepada Kapolda Sulsel bahwa kasus ini untuk shocktherapi kepada seluruh jajaran agar semua pihak menghormati UU
dan Kode Etik Profesi Polri

Hal ini agar seluruh jajaran kepolisian menghormati perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia, serta menjaga martabat dan citra kepolisian.

Pernyataan ini kemudian dilanjutkan dengan kalimat untuk segera disikapi dan dijawab, selama 2×24 jam kepada Kapolda Sul-sel. Jika belum ada tindakan nyata dari pernyataan sikap ini, maka kami seluruh pengurus LSM GMBI akan melakukan langkah lain hingga ke Mabespolri.

“Kami sampaikan sikap secara organisasi ini agar saling menghormati bahwa LSM mitra polri dan dilindungi oleh Undang- Undang,” Tutup Sadikin.

Laporan : JFR

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 DKA Research Center. PoweredBy RadarNKRI.com