Connect with us

HUKUM & KRIMINAL

Kuasa Hukum Puang La’lang Menemukan Sejumlah Kejanggalan

Published

on

GOWA, (Radarnkri.com) — Sidang perdana praperadilan kasus dugaan penistaan Agama Tarekat Tajul Khalwatiyah disebut Andi Malakuti (79) tahun alias Puang La’lang digelar hari ini, Senin 6 Januari 2020, pukul 10.30 Wita, di Pengadilan Negeri Sungguminasa Jl. Usman Salengke Nomor 103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa

Tim Kuasa hukum Puang La’lang mengajukan praperadilan atas kasus dugaan penistaan Agama oleh Mahaguru yang ditetapkan sebagai tersangka pihak penyidik Satreskrim Polres Gowa pada tanggal 1 November 2019.

Pelaksanaan sidang praperadilan turut dihadiri tim penyidik Polres gowa, Kuasa hukum Puang La’lang, aparat kepolisian dan puluhan Santri Tareqat Tajul Khalwatiyah Syeikh Yusuf Gowa

Ruangan Sidang Praperadilan Sungguminasa kab. Gowa

Praperadilan yang ditangani oleh hakim tunggal amiruddin, SH. MH tersebut membuka sidang perdana untuk umum.

Selanjutnya Hakim amiruddin, SH. MH memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Puang La’lang untuk membacakan permohonan selaku penggugat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia Sulsel Adv Muh Israq Mahmud, SHi, CLA, CIL selaku ketua tim penasehat Hukum Puang La’lang selanjutnya membacakan permohonan dengan isi sebagai berikut:
– Dalam materi permohonan itu, tim kuasa hukum pemohon menemukan sejumlah kejanggalan seperti, pihak termohon (polisi) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU), pelapor maupun terlapor.

Tim Kuasa Hukum Puang La’lang

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP jo Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017. Artinya, penetapan tersangka terhadap Puang La’lang cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak sah.

Kejanggalan lain yang ditemukan tim kuasa hukum pemohon adalah, surat penangkapan, laporan polisi teregistrasi, dan surat perintah penyidikan tertanggal yang sama yaitu tanggal 11 September 2019.

“Ini jelas janggal dan tidak masuk akal,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum. Hal lain yang dipersoalkan dalam gugatan ini adalah bahwa pelapor, dalam hal ini Abu Bakar Paka (salah seorang anggota komisi fatwa MUI Gowa) tidak memiliki legal standing sebagai pelapor dan tidak termasuk orang yang terlibat atau merasakan langsung pada kasus yang dituduhkan dan oleh karenanya polisi sebagai termohon telah keliru menerima laporan yang ternyata tidak memiliki hak sesuai ketentuan pasal 108 KUHAP.

Selain itu, penyidik tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup pada kasus ini. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa kasus ini bermula dari Keputusan MUI Gowa tentang ajaran sesat tarekat Tajul Khalwatyah Syekh Yusuf Gowa, rekomendasi Bupati Gowa dan laporan ke polisi oleh Abu Bakar Paka.

Sementara menurut tim kuasa hukum, fatwa MUI Gowa bersifat tidak mengikat, sedangkan rekomendasi Bupati Gowa yang ditujukan kepada Kejaksaan belum digunakan sebagaimana mestinya.

Muhammad Saleh, yang juga adalah aktivis LSM, mengatakan bahwa apa yang menimpa gurunya itu adalah fitnah dan penzaliman terhadap seorang ulama.

“Beliau hanyalah seorang guru yang mengajarkan kami bagaimana beragama secara benar, agar menjadi anggota masyarakat yang menebarkan kebaikan dan manfaat.

Olehnya itu, kata dia. Bahwa Puang La’lang hanya mengajarkan orang yang datang ke rumahnya dengan kerelaan dan mengajar kami dengan penuh kesabaran. Tidak berkeliling mengajak orang sebagaimana dakwah pada umumnya.” ungkap Muhammad Saleh

Selain murid Puang La’lang, Polres Gowa juga mengerahkan puluhan angotanya. Bahkan sempat terjadi insiden ketika salah seorang pengunjung sidang yang merekam persidangan, dilarang oleh salah seorang polwan. Namun saat oknum polisi yang ambil gambar tidak dilarang atau di tegur sama sekali.

“Polisi tidak boleh melakukan itu di ruang sidang karena statusnya juga adalah salah satu pihak, kecuali hakim yang melarang”, pungkas ketua Tim Kuasa Hukum, Muh. Israq Mahmud.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM & KRIMINAL

Kasus Pengambilan Jenazah Covid–19 di RSUD Daya Makassar, Kabid Humas: Semua Sama Di Mata Hukum

Published

on

Makassar – Radarnkri.com -Penyidikan beberapa saksi terkait kasus pengambilan jenazah yang dijamin Anggota DPRD Makassar , an. AH terus bergulir di Mapolrestabes Makassar

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, Polisi terus menyelidiki siapa-siapa yang terlibat dalam kasus pengambilan jenazah Covid–19 di RSUD Daya dan nanti akan diproses lebih lanjut.

Kita akan terus melakukan pengungkapan kasus ini dan sampai sekarang sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melengkapi alat bukti terkait kejadiannya.

Dikatakannya lagi, bila ditemukan adanya pelanggaran Protoko Covid berarti termasuk menyalahi undang-gundang yang mengatakan, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 214 kuhp pidana atau pasal 335 kuhap pidana atau pasal 336 kuhap pidana.

Pihaknya akan menindak tegas terhadap siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. “Terkait permasalahan tentang pelanggaran protokol covid adalah hal prioritas. Semua sama di mata hukum, apalagi terkait dengan keselamatan banyak orang,” tegasnya saat ditemui di Mapolresta makassar , Minggu (05/07)

Kabid Humas juga menuturkan dari pendalaman kejadiannya, kronologi pengambilan jenazah Covid-19 di RSUD Daya, yang dibawa pulang oleh keluarganya setelah adanya jaminan dari seseorang bernama AH

Dikatakannya Pasien Almarhum CHAIDIR RASYID masuk ke RSUD Daya Makassar, Sabtu (27/06/2020) pukul 07.05 WITA , selanjutnya pasien di rawat di ruang IGD di Ruang Transisi Covid-19, kemudian TIM GUGUS COVID-19 melakukan Rapid Test, setelah itu menurut saksi Dr. MS hasil Rapid Test pasien Reaktif, kemudian di lanjutkan dengan Swab Test, Sementara menunggu Hasil Swab Testnya sekira pukul 11.58 Wita Pasien dinyatakan meninggal Dunia,

Kemudian lanjut Kabid Humas, AH bersama dengan keluarga pasien datang untuk mengambil pasien Alm. CHAIDIR RASYID dan meminta tidak dilakukan Protokol Covid, Namun, pihak RSUD Daya melarang dan berusaha menyampaikan edukasinya , namun diabaikan oleh AH , dan mengatakan telah ada komunikasi dengan Direktur RSUD Daya Makassar yang mengijinkan untuk membawa jenazah pasien tersebut

Kabid Humas melanjutkan, bahwa memang sebelumnya AH menelpon Direktur RSUD Daya s, Namun oleh Direktur sudah dijelaskan bahwa pasien ini Covid 19, dan rawan menyebarkan penyakit jadi harus di kebumikan dengan protokol covid, namun AH memaksa dan mengancam mengatakan bahwa massa susah di bendung dan akan menuntut RSUD Daya

Setelah berdebat dan membuat Surat Pernyataan di atas Materai, AH bersama keluarga pasien mengambil dan membawa jenazah pasien tersebut selanjutnya di makamkan oleh keluarga pasien.

Radarnkri.com

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Lsm GMBI Distrik Makassar, Demo Menolak RUU HIP

Published

on

Makassar, RadarNkri.com | Massa aktifis Lsm GMBI DIstrik Makassar melakukan aksi unjuk rasa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPRD Kota Makassar, Jl. AP. Fettarani, Kota Makassar, Selasa (30/06/2020).

Ratusan massa berseragam GMBI longmarch menuju kantor Dewan dari sekretariat DPC LSM GMBI Ksm Pannakukang di jl. Beulevard, bersama iring-iringan mobil pembawa sound sistem dan mobil komando GMBI para demostran mengibarkan bendera serta menjajahkan spanduk Penolakan RUU HIP sambil berorasi menyuarakan aspirasi mereka.

Foto : A. Hadi Ibrahim Baso Di Stage Orasi Lsm GMBI

Dalam aksi di halaman kantor dewan tersebut, Para demonstran tertib pada protokol kesehatan, para demonstran mengenakan masker.

“RUU HIP ini sangat Rancu dan aneh, apalagi digelar dalam masa pandemi corona. Itu sebabnya meskipun masih dalam momen adanya PSBB transisi, mereka tetap melaksanakan aksi demo karena DPR sendiri menyelenggarakan RUU HIP ini di tengah masa pandemi, Sangat Urgent aksi ini demi keutuhan negara, walau begitu kita harus tetap taat pada protokol kesehatan” ujar Drs. Sadikin Kawilter Lsm GMBI Sul-Sel yang membuka Orasi.

Ketua LSM GMBI Distrik Makassar, Ir.Walinono Haddade sekaligus Korlap yang memimpin aksi meminta kepada DPRD Kota Makassar dalam orasinya mendesak agar aspirasi mereka ditanggapi dan disampaikan kepada DPR RI karena dianggap dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dan dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Pancasila sudah final, tidak akan kami membiarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara di Kerdilkan”. Tegas Ir. Walinono Haddade yang akrab dipanggil Pak Wali ini.

Dalam Aksi Tersebut Ir. Walinono yang dalam orasinya di kawal para petinggi LSM GMBI Se-sulawesi selatan menyerukan kepada pejabat dan anggota DPRD Kota Makassar untuk keluar menerima surat pernyataan sikap LSM GMBI sebagi pengembang aspirasi masyarakat penolakan RUU HIP.

Seruan ini ditanggapi positif oleh Andi Hadi Ibrahim Baso wakil ketua komisi B, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS inipun keluar dan berdiri di stage orasi bersama para orator, menyuarakan Sikap yang sama, dan mengapresiasi pernyataan Sikap dan aksi LSM GMBI.

Sikap Wakil Rakyat ini sangat diapresiasi oleh demostran, khususnya saat momen serahterima surat pernyataan sikap LSM GMBI Intens menambah semangat demonstran membela Pancasila dengan Sorakan “NKRI Harga Mati”.

Menurut A. Hadi Ibramim Baso yang dikawal Staf Humas DPRD Kota Makassar, Pancasila sudah final tidak dapat diubah lagi, beliau mendukung penolakan RUU HIP, dan Pernyataan Sikap LSM GMBI kota Makassar akan disampaikan ke DPR RI. Terangnya saat di stage orasi.

Hadirnya RUU HIP ini dinilai tidak tepat dibahas di tengah masa pandemi. Sebab, hal itu bukanlah menjadi urgensi untuk dibahas saat ini.

Drs. Sadikin Kawilter Lsm GMBI Sul-Sel Menegaskan bahwa LSM GMBI Satu Komando di berbagai Wilayah di Sul-Sel akan turut bergerak dan mendesak Pemerintah untuk menghentikan Pembahasan RUU HIP karena dinilai berpotensi memicu konflik dan menghidupkan kembali sistem di era Orde Baru ketika negara begitu kuat mengontrol masyarakatnya dan mengindikasikan kebangkitan Komumisne.

Reporter : Harrey Kiswah

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Terindikasi Korupsi ADD di Luwu Timur ,BAIN HAM RI tugaskan BAIN HAM RI Luwu Timur Investigasi

Published

on

Makassar, radarnkri.com | Berdasarkan laporan warga di Kantor Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) adanya beberapa dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran dana desa (ADD) di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Untuk mengungkap kebenaran laporan tersebut DPP BAIN HAM RI menugaskan BAIN HAM RI Sulawesi Selatan dan Luwu Timur untuk turunkan tim investigasi di seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur dan paling prioritas adalah Kantor desa yang tidak memasang papan informasi,ungkap Ketua Bidang OKK ,Djaya ,SKM.SH di Makassar.

Djaya menegaskan hasil investigasi nantinya harus berakhir pada laporan aparat penegak hukum agar anggaran dana desa yang jumlahnya milyaran rupiah tersebut tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Ketua Umum DPD BAIN HAM RI,Luwu Timur ,Muttafik Sidik mengaku mendapatkan tugas dari DPP BAIN HAM RI walaupun tugas ini sudah kami jalankan sebelumnya dan sementara proses pengumpulan data dan bukti lainnya sebagai bahan laporan baik pada lembaga maupun pada Aparat Penegak hukum nantinya.

BAIN HAM RI adalah lembaga Advokasi dan Investigasi serta perlindungan hak asasi manusia yang bekerja secara profesional dengan sistim kerja yang seragam di tingkat nasional ,sehingga apapun tugas yang di berikan pasti di daerah kita tindaklanjuti sebagai bukti komitmen kita sebagai lembaga yang menegakkan supremasi hukum,tutup Muttafik Sidik (Jufri)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 DKA Research Center. PoweredBy RadarNKRI.com