Connect with us

HUKUM & KRIMINAL

Tak Terima Difoto Saat Pengisian BBM Melalui Jerigen di SPBU Pertamina Kalappo, Warga Aniaya Wartawan

Published

on

RadarNkri.com | TAKALAR – Perlakuan kasar kembali terjadi terhadap seorang jurnalis dari salah satu media online radarekspres.com di SPBU PERTAMINA KALAPPO, Mangadu, Mangarabombang, Kabupaten Takalar, ju’mat (31/01/2020)

Kejadian berawal saat wartawan Radarekspres.com Muhammad Arief tersebut mengunjungi SPBU PERTAMINA KALAPPO, Mangadu, Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Mampir untuk buang air kecil didalam kamar mandi /wc. Namun saat keluar dari kamar mandi saya melihat karyawan pertamina sedang mengisi BBM melalui Jerigen sehingga saya langsung mengambil gambar dari arah kejauhan.” ungkap Arief.

Foto Pelaku yang Memukul Wartawan

Kemudian Arief pun diteriaki oleh salah satu warga namun tidak menghiraukannya. Salah satu warga menghampiri Arief dan meminta untuk menghapus foto tersebut. Tiba – tiba orang tak dikenal (OTK) langsung memukul arief dengan tinju disebelah pipi kanan arief.

“Saya wartawan pak, saya wartawan pak, ungkap Arief saat dipukul dan di tarik Kartu Anggota (KTA) nya oleh warga yang tidak terima Jerigennya di foto saat pengisian BBM melalui Jerigen

“Selanjutnya warga yang mengisi BBM menggunakan Jerigen ini
meminta foto itu di hapus dan wartawan radarekspres.com pun menghapusnya.

Wartawan mempunyai Undang- Undang dalam memperoleh sebuah informasi yang tertuang dan sudah di atur dalam UU No. 40 Tahun 1999  tentang Pers ( Pasal 18 Ayat 1) Menghambat – Menghalangi Wartawan melaksanakan tugas untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan serta informasi.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Kita semua sangat menyayangkan atas sikap warga yang dinilai bersikap arogansi terhadap seorang jurnalis yang seharusnya tidak bersikap demikian.

“Kami harap Aparat Kepolisian Polres Takalar memberikan tindakan tegas kepada pelaku penganiayaan terhadap wartawan tersebut.” tutur Arief

Laporan : Arief
Editor : JFR

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM & KRIMINAL

Kasus Pengambilan Jenazah Covid–19 di RSUD Daya Makassar, Kabid Humas: Semua Sama Di Mata Hukum

Published

on

Makassar – Radarnkri.com -Penyidikan beberapa saksi terkait kasus pengambilan jenazah yang dijamin Anggota DPRD Makassar , an. AH terus bergulir di Mapolrestabes Makassar

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, Polisi terus menyelidiki siapa-siapa yang terlibat dalam kasus pengambilan jenazah Covid–19 di RSUD Daya dan nanti akan diproses lebih lanjut.

Kita akan terus melakukan pengungkapan kasus ini dan sampai sekarang sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melengkapi alat bukti terkait kejadiannya.

Dikatakannya lagi, bila ditemukan adanya pelanggaran Protoko Covid berarti termasuk menyalahi undang-gundang yang mengatakan, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 214 kuhp pidana atau pasal 335 kuhap pidana atau pasal 336 kuhap pidana.

Pihaknya akan menindak tegas terhadap siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. “Terkait permasalahan tentang pelanggaran protokol covid adalah hal prioritas. Semua sama di mata hukum, apalagi terkait dengan keselamatan banyak orang,” tegasnya saat ditemui di Mapolresta makassar , Minggu (05/07)

Kabid Humas juga menuturkan dari pendalaman kejadiannya, kronologi pengambilan jenazah Covid-19 di RSUD Daya, yang dibawa pulang oleh keluarganya setelah adanya jaminan dari seseorang bernama AH

Dikatakannya Pasien Almarhum CHAIDIR RASYID masuk ke RSUD Daya Makassar, Sabtu (27/06/2020) pukul 07.05 WITA , selanjutnya pasien di rawat di ruang IGD di Ruang Transisi Covid-19, kemudian TIM GUGUS COVID-19 melakukan Rapid Test, setelah itu menurut saksi Dr. MS hasil Rapid Test pasien Reaktif, kemudian di lanjutkan dengan Swab Test, Sementara menunggu Hasil Swab Testnya sekira pukul 11.58 Wita Pasien dinyatakan meninggal Dunia,

Kemudian lanjut Kabid Humas, AH bersama dengan keluarga pasien datang untuk mengambil pasien Alm. CHAIDIR RASYID dan meminta tidak dilakukan Protokol Covid, Namun, pihak RSUD Daya melarang dan berusaha menyampaikan edukasinya , namun diabaikan oleh AH , dan mengatakan telah ada komunikasi dengan Direktur RSUD Daya Makassar yang mengijinkan untuk membawa jenazah pasien tersebut

Kabid Humas melanjutkan, bahwa memang sebelumnya AH menelpon Direktur RSUD Daya s, Namun oleh Direktur sudah dijelaskan bahwa pasien ini Covid 19, dan rawan menyebarkan penyakit jadi harus di kebumikan dengan protokol covid, namun AH memaksa dan mengancam mengatakan bahwa massa susah di bendung dan akan menuntut RSUD Daya

Setelah berdebat dan membuat Surat Pernyataan di atas Materai, AH bersama keluarga pasien mengambil dan membawa jenazah pasien tersebut selanjutnya di makamkan oleh keluarga pasien.

Radarnkri.com

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Lsm GMBI Distrik Makassar, Demo Menolak RUU HIP

Published

on

Makassar, RadarNkri.com | Massa aktifis Lsm GMBI DIstrik Makassar melakukan aksi unjuk rasa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPRD Kota Makassar, Jl. AP. Fettarani, Kota Makassar, Selasa (30/06/2020).

Ratusan massa berseragam GMBI longmarch menuju kantor Dewan dari sekretariat DPC LSM GMBI Ksm Pannakukang di jl. Beulevard, bersama iring-iringan mobil pembawa sound sistem dan mobil komando GMBI para demostran mengibarkan bendera serta menjajahkan spanduk Penolakan RUU HIP sambil berorasi menyuarakan aspirasi mereka.

Foto : A. Hadi Ibrahim Baso Di Stage Orasi Lsm GMBI

Dalam aksi di halaman kantor dewan tersebut, Para demonstran tertib pada protokol kesehatan, para demonstran mengenakan masker.

“RUU HIP ini sangat Rancu dan aneh, apalagi digelar dalam masa pandemi corona. Itu sebabnya meskipun masih dalam momen adanya PSBB transisi, mereka tetap melaksanakan aksi demo karena DPR sendiri menyelenggarakan RUU HIP ini di tengah masa pandemi, Sangat Urgent aksi ini demi keutuhan negara, walau begitu kita harus tetap taat pada protokol kesehatan” ujar Drs. Sadikin Kawilter Lsm GMBI Sul-Sel yang membuka Orasi.

Ketua LSM GMBI Distrik Makassar, Ir.Walinono Haddade sekaligus Korlap yang memimpin aksi meminta kepada DPRD Kota Makassar dalam orasinya mendesak agar aspirasi mereka ditanggapi dan disampaikan kepada DPR RI karena dianggap dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dan dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Pancasila sudah final, tidak akan kami membiarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara di Kerdilkan”. Tegas Ir. Walinono Haddade yang akrab dipanggil Pak Wali ini.

Dalam Aksi Tersebut Ir. Walinono yang dalam orasinya di kawal para petinggi LSM GMBI Se-sulawesi selatan menyerukan kepada pejabat dan anggota DPRD Kota Makassar untuk keluar menerima surat pernyataan sikap LSM GMBI sebagi pengembang aspirasi masyarakat penolakan RUU HIP.

Seruan ini ditanggapi positif oleh Andi Hadi Ibrahim Baso wakil ketua komisi B, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS inipun keluar dan berdiri di stage orasi bersama para orator, menyuarakan Sikap yang sama, dan mengapresiasi pernyataan Sikap dan aksi LSM GMBI.

Sikap Wakil Rakyat ini sangat diapresiasi oleh demostran, khususnya saat momen serahterima surat pernyataan sikap LSM GMBI Intens menambah semangat demonstran membela Pancasila dengan Sorakan “NKRI Harga Mati”.

Menurut A. Hadi Ibramim Baso yang dikawal Staf Humas DPRD Kota Makassar, Pancasila sudah final tidak dapat diubah lagi, beliau mendukung penolakan RUU HIP, dan Pernyataan Sikap LSM GMBI kota Makassar akan disampaikan ke DPR RI. Terangnya saat di stage orasi.

Hadirnya RUU HIP ini dinilai tidak tepat dibahas di tengah masa pandemi. Sebab, hal itu bukanlah menjadi urgensi untuk dibahas saat ini.

Drs. Sadikin Kawilter Lsm GMBI Sul-Sel Menegaskan bahwa LSM GMBI Satu Komando di berbagai Wilayah di Sul-Sel akan turut bergerak dan mendesak Pemerintah untuk menghentikan Pembahasan RUU HIP karena dinilai berpotensi memicu konflik dan menghidupkan kembali sistem di era Orde Baru ketika negara begitu kuat mengontrol masyarakatnya dan mengindikasikan kebangkitan Komumisne.

Reporter : Harrey Kiswah

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Terindikasi Korupsi ADD di Luwu Timur ,BAIN HAM RI tugaskan BAIN HAM RI Luwu Timur Investigasi

Published

on

Makassar, radarnkri.com | Berdasarkan laporan warga di Kantor Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) adanya beberapa dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran dana desa (ADD) di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Untuk mengungkap kebenaran laporan tersebut DPP BAIN HAM RI menugaskan BAIN HAM RI Sulawesi Selatan dan Luwu Timur untuk turunkan tim investigasi di seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur dan paling prioritas adalah Kantor desa yang tidak memasang papan informasi,ungkap Ketua Bidang OKK ,Djaya ,SKM.SH di Makassar.

Djaya menegaskan hasil investigasi nantinya harus berakhir pada laporan aparat penegak hukum agar anggaran dana desa yang jumlahnya milyaran rupiah tersebut tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Ketua Umum DPD BAIN HAM RI,Luwu Timur ,Muttafik Sidik mengaku mendapatkan tugas dari DPP BAIN HAM RI walaupun tugas ini sudah kami jalankan sebelumnya dan sementara proses pengumpulan data dan bukti lainnya sebagai bahan laporan baik pada lembaga maupun pada Aparat Penegak hukum nantinya.

BAIN HAM RI adalah lembaga Advokasi dan Investigasi serta perlindungan hak asasi manusia yang bekerja secara profesional dengan sistim kerja yang seragam di tingkat nasional ,sehingga apapun tugas yang di berikan pasti di daerah kita tindaklanjuti sebagai bukti komitmen kita sebagai lembaga yang menegakkan supremasi hukum,tutup Muttafik Sidik (Jufri)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 DKA Research Center. PoweredBy RadarNKRI.com