Telaah atas UU MINERBA Secara Teoritis dan Praktek

Terlepas akan keberadaan interes hukum dari berbagai regulasi mengenai wajib smelter bagi badan usaha yang mengembangkan dunia usaha di bidang investasi pertambangan, namun secara prinsipnya UU MINERBA juga memberikan tempat dan kesempatan kepada Badan Usaha Koperasi melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan investasi pertambangan.

Hanya sayangnya, daya kemampuan atau kapasitas dari badan usaha koperasi mengenai capital money selaku pihak pemodal dengan menggunakan pola prinsip ekonomi kerakyatan sama sekali tidak berpeluang apapun, jika disandingkan dengan badan usaha BUMN atau BUMD dan pihak swasta konglomerasi lainnya.

Yang rasional sajalah, mana mungkin badan usaha koperasi mampu membangun smelter atau pabrifikasi yang profesional, high class dan mapan untuk mengelola pemurnian hasil tambang untuk diproduksi dan dijual guna memperoleh keuntungan. Sementara di sisi lain untuk mengais uang recehan dari, oleh dan untuk kesejahteraan para anggotanya saja sulit diperoleh dalam pengembangan investasi usaha koperasi…

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *