Radarnkri.com|SUL-SEL – Ketua Umum Group Wartawan Media Online (GoWa-Mo), Syafriadi Djaenaf pada peringatan Hari Pers Nasional. Mendorong beberapa usulan ke Dewan Pers Nasional sebagai bahan kajian dan referensi.
Syafriadi mengatakan Penyelenggaraan HPN 2019 masih tetap untuk merayakan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 pada tahun 1985. Sebagai salah satu butir keputusan kongres ke-28 PWI yang dilaksanakan di kota Padang, Sumatera Barat, pada tahun 1978.
Lanjut jelasnya, lahirnya hari pers nasional berkaitan dengan PWI. Diketahui 9 Februari bertepatan dengan hari jadi PWI yang dibentuk pada tahun 1946. Hingga kini, masih diperingati secara rutin meski landasan hukumnya dinilai cacat.
Undang-Undang Pers pasca-reformasi, telah menyatakan bahwa regulasi sebelumnya yang mengatur tentang pers di Indonesia tak lagi berlaku,” kata Syafriadi
Sebaiknya HPN ditetapkan pada hari kemerdekaan Indonesia, agar netral dan tidak ada merasa paling benar serta di untungkan. Lakukan judicial review terhadap regulasi sebelumnya tentang penetapan HPN. Coba saja bayangkan kegiatan di Jawa Timur hari ini, PWI menggandeng Dewan Pers dan organisasi jurnalis lainnya. Berarti Ini murni kegiatan PWI, sangat idak fair buat organisasi pers lainnya,” ucap Denkmank (sapaan akrab Syafriadi Djaenaf)
Terbitkan regulasi larangan membayar untuk Bimbingan teknik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam organisasi pers. Ini sama saja dengan mengeksploitasi dan pemerasan terjadap profesi pers.
Dewan pers seharusnya mengadakan terobosan baru terkait Uji Kompetensi Wartawan.
Pemberlakuan pembayaran untuk uji kompetensi wartawan namun hanya boleh dilaksanakan oleh Dewan pers sendiri, dan apabila seorang wartawan telah dinyatakan lulus uji kompetensi maka digaji oleh pemerintah. Besaran gaji diterima sesuai dengan tingkatan, itu baru terobosan buat Dewan Pers.
Berikutnya, perjuangkan gaji jurnalis atau pekerja media di Indonesia, masih banyak di bawah rata-rata atau menerima gaji sangat rendah, dibandingkan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai alat sosial kontrol masyarakat. Standar Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) masih kerap digunakan perusahaan media sebagai patokan untuk menggaji jurnalisnya,” ujar Syafriadi
Meskipun organisasi dipimpinnya terbilang masih seumur jagung namun kehadirannya memiliki andil besar memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat sebagai pembaca dengan menyajikan berita berkualitas berbasis fakta dan data.
Organisasi pers kami bukan hanya sebagai jembatan namun sekaligus ujung tombak menguatkan ekonomi kerakyatan secara langsung maupun berbasis digital.
Peran jurnalis di GoWa-MO sudah melaksanakan penguatan ekonomi kerakyatan dengan bekerjasama pihak karang Taruna membangun karamba ikan dan wisata mancing di di Dusun Bontokappong Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
Upaya penguatan ekonomi kerakyatan untuk pertanian sementara tahap penjajakan, mempermudah akses petani kentang mendapatkan benih. Pembangunan green house penangkaran benih kentang di Malino dapat menambah ketersediaan dan kebutuhan petani kentang. (Bella)
