SULSEL, (RadarNkri.com)—Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI)Provinsi Sul-sel, Gandeng APK dan Lembanga pemberantas Korupsi LPK, dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan Anggaran Dana Bansos COVID-19.
AWPI bersama lembaga dan Masyarakat harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah Corona virus Disease 2019 (Covid-19). saat ini di sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), distribusi bansos masih kerap salah sasaran akibat carut-marut data penerima, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Sejak Maret lalu, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19.
Sebanyak Rp 110 triliun di antaranya untuk jaring pengaman sosial, agar mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak makin terperosok ke jurang kemiskinan.
Menurut ketua LPK Provinsi Sulsel Anwar Hasan yang juga salah satu pengurus ketua OKK AWPI sulsel mengatakan, bahwa Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah.
Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, juga mengalokasikan Rp 7,6 triliun hanya untuk jaring pengaman sosial di wilayahnya. Dengan dana versi besar juga jumlah penerima bantuan yang mencapai 1,2 juta keluarga, potensi penyelewengan amat mungkin terjadi.
Apalagi jika data penerima bansos terindikasi tidak valid dan tak ada pengawasan yang ketat dari lembaga penegak hukum bisa saja dipermainkan,” tutur Anwar Hasan
Pasalnya, 20 April lalu, sudah ada korban akibat bansos yang terlambat. Yuli Nur Amelia meninggal di Serang, Banten, setelah dua hari menahan lapar. Dia bertahan dengan meminum air galon isi ulang. Keempat anak Yuli, salah satunya masih bayi, juga ditemukan kelaparan.
Suami Yuli, Mohamad Holik, yang hanya menjadi pemungut sampah tidak lagi memperoleh penghasilan karena kegiatan jual-beli barang bekasnya terhenti. saat pemberlakuan PSBB di daerahnya.
Untuk itu Ketua Aksi peduli kemanusiaan APK Jufri Tutu juga mengatakan, untuk mencegah insiden tragis seperti Yuli, yang dibanten, pemerintah daerah harus proaktif menggunakan data baru dan Valid warganya yang terkena dampak Covid-19. Tak ada gunanya berdalih macam-macam, apalagi mencoba menghindar dari tanggung jawab.
Tak hanya itu. Selain perbaikan data pemerintah, pengawasan dari masyarakat perlu Partisipasi aktif dari publik sangat penting agar bantuan, baik bahan pokok maupun uang tunai, benar-benar tersalurkan dan diterima mereka yang berhak.
Ketua DPD AWPI sul-sel Hariadi talli Mengatakan, bahwa Penggunaan bansos untuk kepentingan politik juga harus diwaspadai. Jangan sampai pembagian bansos diselewengkan hanya untuk daerah yang mendukung petahana saja.” ungkapnya. (*)TIM Media.
